Harus Dibangun Tempat Judi Di Indonesia

Berkunjung ke Kasino Genting Highland, Malaysia

Diakui maupun tidak, senang atau pun tidak senang, dunia perjudian sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia. Bahkan di sejumlah daerah, judi tidak lagi dilakukan sembunyi-sembunyi. Di kalangan masyarakat Dayak Kalimantan Tengah misalnya, mereka tidak jarang gelar lapak setiap ada acara adat, baik kematian, pemindahan makam dan lain sebagainya.

Lain lagi masyarakat Tionghoa Kalimantan Barat, judi sudah dipraktekkan masyarakat ini sejak jaman Mahabarata, sehingga tidak sedikit yang menganggap judi itu sebuah praktik yang tabu. Tua, muda, laki, bini semua tumplek blek jadi bagian dari hajatan taruhan itu.

Begitupun masyarakat lain di belahan pulau nusantara. Berbagai model judi sudah dipraktekkan sejak jaman kuda makan besi, jadi jangan heran jika judi memang tidak akan pernah hilang dari kehidupan masyarakat kita. Hari ini bandar ditangkap, besok puluhan bandar lain buka lapak dan seterusanya.

Dengan kondisi yang demikian, saya rasa mustahil bin ajaib jika mau benar-benar menghapuskan praktik judi. Saya berani nyatakan jika metode jadul, tangkap lalu penjarakan itu gagal!!! Lalu kenapa kita masih saja ngotot dengan metode gagal ini, kenapa kita tidak pernah mau belajar dengan negara yang lebih sukses memberdayakan mereka, kita lihat Malaysia misalnya.

Malaysia dengan Kasino di Genting High Land-nya mampu melokalisir pemain judi dari seantero negeri, bahkan tidak sedikit penjudi dari seluruh penjuru mata angin berdatangan. Positifnya, aparat punya alasan kuat menghukum berat para penjudi yang bermain judi di luar area Kasino, kedua peningkatan pendapatan negara terdongkrak.

Lalu bagaimana penerapan di tanah air beta ini, lebih awal harus dibuatkan Keputusan Presiden (Keppres) dan harus diadakan di tempat terpencil. Mengapa? Lokalisasi judi hanya di buka satu tempat dengan menggunakan Keppres, tidak menggunakan Perda. Karena kalau menggunakan Perda, nanti seluruh daerah membuka sendiri, dan ini harus kita tolak. Syarat lain, tempatnya pun harus terpencil dan punya potensi pengembangan pariwisata, misal di Nusakambangan.

Lokalisasi judi bukan berarti menyetujui diselenggarakannya masalah judi, tapi bagaimana mengatur dan mengelola agar meminimalisir dampak dari judi. Serta memberikan solusi atas masalah sosial yang terjadi di Indonesia. Menurut saya, judi itu ada 2 macam. Yaitu judi kolektif seperti kasino, dll. Sementara jenis judi yang lain adalah jenis judi massal seperti togel, dll.

Judi kolektif tidak punya dampak secara langsung terhadap rakyat kecil, karena pemainnya dari kalangan orang kaya. Selain itu, judi juga merupakan budaya sebagian masyarakat Indonesia, itu yang perlu jadi catatan kita. Orang boleh beragama, tapi manusia juga perlu berbudaya.

Jadi, judi jenis inilah yang perlu dilokalisir, yaitu judi kolektif. Sementara judi massal targetnya harus diberantas dengan jalan merevisi KUHP 303, yaitu memperberat hukuman bagi bandar maupun pemain, agar ada efek jera.

Selanjutnya, pajak dari lokalisasi judi, hanya diperuntukkan membangun pusat rehabilitasi korban narkoba, pembinaan pelacuran, pemberantasan miras dan membayar utang negara yang selama ini sangat memberatkan. Sekedar tambahan, karyawan dan pengelola lokalisasi judi tidak boleh dari orang Islam maupun agama lain yang didalam ajarannya melarang praktik perjudian. Cukup fair kan?

Dari 40 persen anggap sekitar 10 persen orang Indonesia, maka jumlah orang Indonesia main judi di Kasino Genting High Land, Malaysia sekitar 60 ribu orang. Jumlah uang yang keluar tinggal 60 ribu dikali US$ 3 ribu, maka jumlah uang yang keluar sekitar US$ 180 juta atau Rp 1,65 triliun.

Ini baru satu tempat, bagaimana dengan tempat–tempat judi lain seperti di Kasino Marina Bay, Hongkong, Australia, Las Vegas, Macau dll. Berapa banyak orang Indonesia membuang uang keluar.