Desil Berapa, Bu? Sebentar, Saya Cek Dulu

Di sebuah warung kopi pinggir jalan, seorang mas-mas ojol bertanya santai sambil mengaduk teh manis.

“Bu, sampeyan masuk desil berapa?”

Tetangganya bengong sebentar. “Desil itu... merek kompor baru?”

Terdengar seperti kelakar pos ronda. Namun istilah teknokratis itu belakangan benar-benar menyusup ke obrolan bangku puskesmas, hingga antrean kantor pos. Warga mendadak sibuk menebak dirinya sedang ditaruh di rak nomor berapa dalam lemari data negara.

Nyaris tidak ada yang tahu pasti jawabannya.

Yang mereka pahami, salah geser desil bisa berujung terputusnya bantuan sosial. Kalau bansos berhenti, pos belanja dapur langsung defisit. Dan kalau urusan dapur sudah terganggu, perdebatannya bukan lagi soal angka di atas kertas.

Sementara warga meraba nasib di warung kopi, di ruang-ruang berpendingin udara para teknokrat sedang berbalas angka.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat kemiskinan nasional per Maret 2026 berada di level 8,07 persen, atau sekitar 22,93 juta jiwa. Sebuah capaian satu digit yang rapi dalam laporan resmi.

Namun Bank Dunia, lewat laporan Macro Poverty Outlook, menyodorkan cermin yang berbeda. Dengan standar negara berpenghasilan menengah ke atas, 8,30 dollar AS per kapita per hari berbasis paritas daya beli sekitar 64,2 persen penduduk Indonesia berada di bawah ambang tersebut.

Delapan persen berhadapan dengan enam puluh empat persen. Bukan lagi selisih desimal, tetapi bentangan persepsi yang teramat lebar.

Kedua lembaga memang tidak sedang menghitung hal yang sama. BPS memakai garis kemiskinan absolut berbasis kebutuhan dasar makanan setara 2.100 kilokalori per hari plus kebutuhan nonmakanan. Bank Dunia memakai garis pembanding daya beli antarnegara.

Anehnya, banyak warga justru merasa angka 64 persen lebih jujur. Bukan karena mereka mendadak paham paritas daya beli, melainkan karena angka itu terasa lebih mirip isi dompet mereka setiap akhir bulan.

Di sinilah persoalan sesungguhnya bermula. Negara mengukur kemiskinan dari kalori. Warga mengalaminya dari kecemasan.

Bertahan pada asupan 2.100 kilokalori memang cukup untuk lolos dari kategori miskin absolut. Tetapi jelas tidak cukup untuk tenang saat harga beras naik, tagihan listrik datang, atau uang gedung sekolah anak jatuh tempo.

Mereka hidup serba pas-pasan. Tidak miskin menurut statistik, tetapi juga tidak pernah merasa benar-benar aman.

Untuk memilah siapa yang berhak dibantu, negara membagi warganya ke dalam sepuluh desil. Desil 1 untuk 10 persen paling rentan, hingga Desil 10 untuk yang paling sejahtera.

Karena mayoritas warga bekerja di sektor informal dan tidak punya slip gaji, pemerintah memakai Proxy Means Test (PMT). Kesejahteraan ditebak dari proksi fisik. Jenis dinding rumah, material lantai, aset elektronik, hingga pendidikan kepala keluarga.

Ini ibarat menebak isi tabungan seseorang lewat lubang kunci ruang tamu. Kadang tepat, tidak jarang meleset.

Distorsinya kerap terasa mengganggu. Ada keluarga yang cukup mampu tetap tercatat sebagai penerima bantuan karena tinggal di rumah warisan yang reyot. Sebaliknya, ada lansia sebatang kara yang tersingkir dari daftar hanya karena punya televisi tabung bekas pemberian tetangga.

Data melihat benda. Hidup melihat kebutuhan.

Persoalan makin runcing karena guncangan ekonomi datang seketika, sementara pemutakhiran data administratif berjalan bertahap. Keluarga Desil 3 atau 4 yang hari ini masih kokoh bisa goyah dalam hitungan hari akibat PHK atau sakit berat. Sementara verifikasi ulang data bisa memakan waktu berbulan-bulan.

Ketika ruang fiskal APBN terhimpit, desil pun rentan berubah peran. Dari alat memetakan kebutuhan, menjadi pagar administratif untuk memangkas hak bantuan.

Di sinilah letak tesis persoalannya. Desil dirancang sebagai peta, tetapi kerap dipakai sebagai gunting.

Fokus bantuan bagi Desil 1 dan 2 memang mutlak. Tetapi membiarkan Desil 3 dan 4 berjalan di titian tanpa jaring pengaman adalah kalkulasi yang keliru. Sekali mereka tergelincir, biaya sosial dan anggaran untuk mengangkatnya kembali jauh lebih mahal.

Ada dua pekerjaan rumah yang tidak bisa ditunda.

Pertama, arsitektur data perlindungan sosial harus lebih dinamis. Basis data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) perlu membuka mekanisme pemutakhiran partisipatif dan saluran sanggah yang mudah diakses warga di kelurahan atau desa. Musibah tidak menunggu survei nasional.

Kedua, desain bantuan sosial harus berjenjang. Pengalihan subsidi energi berbasis komoditas menuju bantuan berbasis individu harus dimanfaatkan untuk memperkuat lapisan tengah.

Desil 1 dan 2 tetap butuh bantalan konsumtif harian. Sementara Desil 3 dan 4 lebih memerlukan perlindungan produktif. Jaminan sosial ketenagakerjaan yang terjangkau, proteksi kesehatan yang pasti, serta pembiayaan mikro yang menjauhkan mereka dari jerat utang berbunga tinggi.

Kelompok rentan ini tidak meminta belas kasihan. Mereka meminta kepastian.

Di warung kopi tadi, si ibu akhirnya menatap cangkirnya sambil tersenyum kecut.

“Saya tetap nggak paham desil-desilan. Pokoknya kalau anak minta jajan dua ribu perak saya masih mikir dua kali, itu namanya masih pusing, Mas.”

Di hadapan kejujuran sesederhana itu, silat istilah teknokratis setebal ratusan halaman mendadak kehilangan relevansinya.

Rakyat tidak pernah hidup di dalam lembaran desil. Mereka hidup di dalam rumah, berdiri di depan kompor, dengan satu pertanyaan yang berulang setiap hari, besok pagi masih bisa masak atau tidak?