Menunggu Hujan dan Ritual Tahunan Membakar Paru-Paru

Di sebuah kafe ber-AC di Kasongan, kami menghitung angka racun udara, miliaran anggaran bencana, dan absurdnya negara yang menggantungkan nasib rakyatnya pada awan.

--- --- ---

Kasongan hampir tengah malam, tetapi udara di luar Hotel Win Romeo tidak juga mendingin. Justru terasa makin pekat. Bau sangit menusuk tajam, merembes lewat celah bawah pintu kamar seperti asap obat nyamuk yang kelewatan dosis.

Saya dan Ridwan menyerah. Menjelang pukul sepuluh malam, kami nekat keluar kamar. Bertenagakan masker medis tipis, kami berburu suaka. sebuah kafe berruangan tertutup dekat kompleks perkantoran Pemkab Katingan, yang memiliki pendingin udara penuh.

Di Kasongan malam ini, AC bukan lagi fasilitas kenyamanan. Ia adalah alat pertahanan hidup.

Di kafe pilihan itu, Suseno sudah duduk menunggu.

Suseno adalah kawan lama, meski usianya jauh lebih senior. Antara tahun 2011 hingga 2012 lalu, saat saya masih bertugas sebagai reporter daerah di Kabupaten Katingan, kami kerap berada di satu lapangan. Bedanya, 15 tahun lalu kami mengejar berita dengan paru-paru yang sedikit lebih bersih.

Hari ini, kami bertiga bertemu di tengah rekor pencemaran udara terburuk se-Indonesia.

“Masih betah di Kasongan, Bang Seno?” goda saya begitu mendarat di kursi busa kafe.

Suseno tertawa kecil, menyedot kopi hitamnya.

“Betah tak betah, Mas Fit. Dulu kita liputan karhutla pakai sepatu boot masuk hutan. Sekarang liputan karhutla cukup pantau angka ISPU. Tapi apinya sama, asapnya sama, penyelesaiannya juga sama: nunggu hujan.”

Suseno memang sudah terlalu lama menjadi bagian dari Kasongan. Anak dan istrinya juga sudah menetap di kota kecil ini. Kasongan bukan lagi sekadar daerah penugasan yang sewaktu-waktu bisa ditinggalkan ketika masa kerja berakhir.

Di sini ia membangun rumah, membesarkan keluarga, dan menanam terlalu banyak kenangan untuk disebut sekadar domisili.

Bahkan, ia sudah mengambil keputusan yang bagi sebagian orang mungkin terdengar sederhana, tetapi bagi seorang perantau cukup besar maknanya. Kalau nanti waktunya pensiun tiba, ia ingin tetap tinggal di Kasongan. Menikmati hari tua di kota yang selama bertahun-tahun menjadi saksi hidupnya.

“Kayaknya saya memang sudah jadi orang Kasongan, Mas,” katanya suatu ketika. “Kalau pensiun nanti, ya di sini saja.”

Saya tersenyum.

Ironisnya, kota yang hendak dijadikannya tempat menikmati hari tua justru sedang memberinya udara yang semakin sulit dinikmati.

Ucapannya tidak berlebihan. Di meja kafe yang kedap asap itu, layar ponsel kami memamerkan deretan angka dari rilis resmi. Angka-angka yang sanggup membuat dokter spesialis paru mengelus dada.

Awal September ini, Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) untuk parameter PM2.5 terlihat seperti papan skor kejuaraan racun. Palangka Raya menembus 481, Katingan 459, Kotawaringin Timur 442, dan Murung Raya bertengger di angka 330.

Semuanya kompak masuk zona berbahaya.

Bahkan sehari sebelumnya, parameter PM10 di Katingan sempat menyentuh angka gila, 1.919. Angka ekstrem yang menunjukkan tingkat pencemaran luar biasa.

Bagi anak-anak dan lansia di rumah-rumah panggung tepian Sungai Katingan, angka itu bukan sekadar statistik. Itu adalah ancaman nyata yang dihirup masuk ke dalam paru-paru setiap detik.

“Anak-anak sekolah di Palangka Raya mulai 4 September ini PJJ (Pendidikan Jarak Jauh) lagi, Mas,” Ridwan memotong percakapan, sambil membolak-balik layar gawai.

Pendidikan Jarak Jauh. Istilah mentereng untuk merumahkan siswa karena udara di luar sudah berstatus racun murni. Hak dasar anak-anak untuk belajar kembali dikorbankan oleh krisis lingkungan yang diyakini sebagai "rutinitas tahunan".

Dampaknya terukur dan nyata. Di Barito Selatan, grafik Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) terus mendaki tanpa ampun. Juni lalu tercatat 584 kasus. Juli naik jadi 953 kasus. Agustus menembus 1.123 kasus.

Secara akumulatif di tingkat provinsi, hingga akhir Agustus Kementerian Kesehatan mencatat setidaknya 4.082 kasus ISPA terkait paparan karhutla, dengan total kumulatif periode Juli-Agustus mencapai sekitar 13.500 kasus.

“Tapi pemerintah kan bergerak, Mas. Nggak diam saja,” celetuk Ridwan.

Memang tidak diam. Di atas kertas, operasinya tampak gagah dan kolosal.

BNPB mencatat pengerahan sekitar 10.700 personel satuan tugas yang tersebar di 10 kabupaten/kota. Alokasi Belanja Tidak Terduga (BTT) daerah digelontorkan hingga Rp72 miliar. Ratusan tenaga medis dikerahkan Kementerian Kesehatan untuk merespons lonjakan ISPA.

Posko darurat bahkan mencatat, hingga akhir Agustus sudah ada 2.222 kejadian kebakaran dengan luas lahan terbakar mencapai 6.358,71 hektare.

Namun, di sinilah absurditas krisis ini bertengger.

Ketika Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) digelar massal pada awal September, pesawat diterbangkan dan ribuan ton garam disemai di langit. Hasilnya? Nihil. Hujan tidak kunjung turun karena awan potensialnya memang tidak ada.

Negara yang punya tentara, polisi, helikopter, dan anggaran puluhan miliar rupiah, mendadak lumpuh dan berlutut hanya karena awan menolak hadir.

“Negara memang tidak bisa memerintah awan untuk turun hujan,” kata saya pada Suseno dan Ridwan. “Tapi negara punya kuasa penuh untuk memerintah hukum.”

Suseno tersenyum menyindir. Sebagai reporter gaek yang kenyang asam garam di lapangan, dia tahu betul dinamika penegakan hukum di atas lahan gambut.

Polda Kalteng sebenarnya sudah menyebar peringatan keras. Pembukaan lahan dengan cara membakar diancam pidana penjara hingga 10 tahun dan denda maksimal Rp10 miliar. Sebuah penegasan normatif yang terkesan sangar.

“Tapi wibawa hukum itu diuji di garis batas konsesi, Mas Fit,” tukas Suseno pelan. “Bukan di podium konferensi pers.”

Kewibawaan hukum tidak diukur dari kerasnya ancaman sanksi di depan mikrofon media. Ia diukur dari konsistensi pembuktian di lapangan. Ketegasan harus berlaku kepada siapa pun. Baik individu pemegang korek maupun korporasi pemilik modal dan luas konsesi. Tidak boleh ada yang kebal hukum.

Menuntut pertanggungjawaban hukum secara transparan bukanlah upaya mencari kambing hitam. Ini adalah kewajiban paling mendasar bagi publik yang setiap tahun dipaksa menyaring racun asap dengan organ tubuhnya sendiri.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah berikrar akan menangani karhutla "sampai tuntas". Kata-kata yang terdengar manis di telinga.

Namun, menyelesaikan krisis ini sampai tuntas menuntut perubahan pendekatan struktural melalui empat pilar utama.

Pertama, pencegahan dan intervensi dini. Pemetaan kawasan rawan harus presisi. Pemadaman darat harus bergerak cepat sebelum api meresap dalam ke lapisan gambut.

Kedua, perlindungan kesehatan otomatis. Begitu ISPU menyentuh kategori tidak sehat, protokol perlindungan anak-anak, lansia, dan kelompok rentan harus aktif secara otomatis. Termasuk ketersediaan ruang pemulihan dan penanganan medis cepat di tingkat puskesmas.

Ketiga, akuntabilitas anggaran. Dana BTT puluhan miliar rupiah itu harus dibuka secara transparan. Publik berhak tahu apakah belanja negara benar-benar menurunkan risiko bencana atau habis untuk operasional seremonial.

Keempat, penegakan hukum yang konsisten. Setiap perkara pembakaran lahan harus dibuka perkembangannya kepada publik hingga putusan pengadilan demi memberikan efek jera yang nyata.

Pukul 23.30, kami memutuskan kembali ke hotel. Pintu kafe dibuka, dan seketika bau sangit menyerbu hidung. Udara dingin AC langsung kalah oleh kepungan asap yang pekat dan menusuk.

Kami berjalan cepat menuju mobil.

Jika setiap musim kemarau kita selalu mengulang adegan yang sama, mengerahkan ribuan personel, menerbangkan helikopter, membagikan masker, meliburkan sekolah, lalu bernapas lega hanya karena hujan akhirnya turun, maka kita sedang terjebak dalam siklus respons yang mahal namun minim perbaikan mendasar.

Pemadaman adalah kedaruratan. Pencegahan adalah kebijakan. Dan penegakan hukum adalah ukuran kesungguhan negara.

Katingan dan Kalimantan Tengah, tidak boleh terus-menerus digantungkan pada belas kasih awan.

Jika tahun depan siklus ini kembali berulang tanpa evaluasi yang berarti, kita tahu betul jawabannya. Yang belum tuntas bukan hanya api di lahan gambut, melainkan kemauan kita sendiri untuk belajar dari krisis.