PNS Santai, Honorer Kerja

بِسْــــــــــــــــمِ اﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم

Main catur saat jam kerja berlangsung, Hedeeehhhh...!!!

Terkait kebijakan penerimaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang katanya masih dalam proses moratorium, pemerintah tidak tetap hati, bagai baling-baling di atas bukit. Sekejap ke Barat, sekejap lagi sudah ke Tenggara. Tergantung, arah angin kuat menekan.

Terutama angin politik dan aroma kepentingan. Selalu ragu-ragu dan terlalu berorientasi administratif. Kadang iya, kadang tidak. Belum tuntas sebuah peraturan diterapkan sudah bermunculan macam-macam usulan kebijakan baru, termasuk soal sistem penerimaan yang penuh dengan carut-marut dan campur tangan gelap.

Saat ini pemerintah memang menangguhkan sementara penerimaan CPNS (Moratorium) baru di tengah bejibun-nya usulan pemerintah daerah (Pemda) dan kementerian, yang minta keran penerimaan  dibuka. Alasannya, belum ada hitungan yang jelas dan betul-betul valid sesuai standar profesionalitas soal jumlah keperluan PNS di republik ini. Penerimaan pegawai honorer pun harus dihentikan. Mudah-mudahan ini keputusan yang tepat.

Begitu juga keputusan untuk menghentikan penerimaan pegawai honor. Sebab, para honorer ini, dicurigai hanya diisi oleh saudara-mara para pemangku kebijakan. Bukan diterima karena keperluan pekerjaan, tapi lebih kepada kepentingan keluarga dan sanak famili mereka. Ironisnya, di tengah keragu-raguan pemerintah itu, sistem pengukuran dan penilaian efesiensi dan efektifitas PNS sampai kini tetap amburadul alias tak jelas.

Padahal, seharusnya pemerintah memiliki standarisasi penilaian kinerja yang betul-betul terukur sehingga bisa ditemukan rumus untuk mendapatkan indeks efektifitas. Di keseharian, kerap dijumpai, masih banyak PNS yang kerja santai dan asal-asalan. Kinerjanya sangat buruk. Kualitas pelayanannya rendah. Celakanya, PNS model begini tetap bekerja sampai masa pensiun. Di sisi lain, banyak juga PNS yang berkerja sungguh-sungguh, tapi tidak bisa mendapatkan hak untuk “dinilai” sesuai kinerja.

Pada akhirnya, banyak juga PNS yang terjebak dengan ironi, ”kerja seribu, tidak kerja lima ratus. Kerja tidak kerja, seribu lima ratus.” Ujung-ujungnya, serajin apapun sang PNS ini pada awalnya, ujung-ujungnya ia akan jadi, kerja asal-asalan saja. Siapa peduli?

Tragisnya pernyataan tersebut keluar sendiri dari sang PNS, Astagfirullahaladzim…

Lebih ironis, di instansi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang banyak honorernya, maka sesungguhnya yang betul-betul kerja itu adalah mereka. Banyak sekali Satuan kerja (Satker) yang tak akan jalan kalau tak memiliki tenaga honorer. ini saya saksikan sendiri ketika melakukan wawancara ke salah satu SKPD dimana tenaga honorernya yang memberikan semua rincian dan penjelasan program-program mereka (PNS-nya duduk manis menjadi pendengar setia).

Ketika saya menanyakan hal ini kepada salah satu teman, mengapa begitu? Dia menjelaskan, “Karena para honorerlah yang masih bisa di-tekan-tekan, disuruh-suruh keras dan lembur. Sementara yang PNS-nya, kebanyakan santai-santai saja. Yaaa, begitulah kira-kira” jelas seorang teman.