Banjir Di Katingan (Bagian III-Selesai)

بِسْــــــــــــــــمِ اﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم

Berita BOX 'Palangka Ekspres'

Tebang pohon, perbesar potensi banjir

Memilirkan kayu, cara paling murah memindahkan kayu

Kenyataannya, semakin banyak pohon ditebang, berarti semakin besar pula potensi banjir dengan frekuensi dan intensitas yang lebih banyak. Bencana banjir di Katingan yang selalu datang tiap tahun, ini setidaknya membuktikan hipotesis tersebut.

--------------------------------------

Kebiasaan buruk menebang pohon saat banjir, ternyata sudah menjadi salah satu metode bertahan hidup bagi sebagian masyarakat yang hidup di Daerah Aliran Sungai (DAS) Katingan, mekanisme semacam ini sudah menjadi kebiasaan turun temurun. Semakin tinggi dan lama banjir itu merendam permukiman dan ladang penduduk, hampir dipastikan semakin banyak pula kayu yang ditebang.

Sebagian dari mereka memanfaatkan aliran banjir untuk memilirkan (menghanyutkan) kayu-kayu hasil tebangan. Bahkan, cara ini tidak hanya dilakukan oleh masyarakat lokal, namun juga perusahaan pemegang Hak Pengusahaan Hutan (HPH) di wilayah Katingan. Cara ini sudah dilakukan puluhan tahun silam karena biayanya paling murah. Cara inilah yang dikenal ‘banjir kap’.

Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Katingan, Drs Yurbend menilai, DAS Katingan cukup mengkhawatirkan karena sumber daya hutan yang menjadi sumber tangkapan air juga sudah rusak. Pasalnya, selain pembabatan hutan, sekarang sebagian konversi lahan di DAS Katingan menjadi perkebunan juga tidak direncanakan dan dilakukan dengan baik. Kondisi ini semakin parah dengan maraknya penambangan emas tanpa izin (peti) di Sungai Katingan.

”Sungai Katingan sudah mengarah ke kondisi genting. Perlu penanganan serius agar jangan telanjur parah dan akan semakin sulit untuk mengobatinya. Selain itu, kasus pembalakan liar di Katingan yang turut mempercepat laju kerusakan hutan juga tergolong memprihatinkan” kata Yurbend. ”Jika kondisi ini tidak segera ditangani oleh berbagai pihak, bencana banjir yang lebih luas bisa menjadi ancaman serius bagi masyarakat Katingan,” timpalnya.

Terpisah, Kepala  Dinas Kehutanan Kabupaten Katingan Ir. Hap Baperdo mengatakan, berdasarkan peta lahan kritis dari Badan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Kahayan yang masuk dalam rencana teknis rehabilitasi serta Reboisasi Hutan dan Lahan (RHL) untuk wilayah Kabupaten Katingan ada 500 ribu hektar lahan kritis.

“Lahan kritis ini tersebar di 13 Kecamatan yang ada di Kabupaten Katingan,” sebutya.

Saat dibincangi di lokasi penelitian, Kepala Lembaga Penelitian Universitas Gajah Mada Jogjakarta, DR Tengku Heri Firmansyah mengungkapkan, Semestinya, Kabupaten Katingan ini memiliki minimal 30 persen wilayah hutan utuh, terutama di daerah Hulu Sungai Katingan.

“Dalam siklus hidrologi, daerah hulu merupakan daerah resapan air yang harus tetap terjaga hutannya,” ujarnya.

Lanjut Heri, Akan tetapi fakta di lapangan, tak sedikit luasan hutan yang sudah gundul, banyak yang sudah beralih fungsi dan sebagiannya sudah dikonversi menjadi perkebunan sawit. Dampaknya, erosi pun semakin besar, sungai-sungai akhirnya mendangkal dan bisa dipastikan ketika banjir air meluap ke mana-mana bahkan berarus deras.

”Untuk mengatasi ini, kuncinya tidak hanya menghentikan pembabatan kayu dan pengendalian pembukaan hutan, yang lebih penting bagaimana semua pihak serius mengembalikan daerah-daerah yang mengalami kerusakan tersebut, termasuk lahan kritis menjadi hijau kembali. Jika tidak, bencana banjir semakin menjadi-jadi,” katanya.

Thomas, salah satu warga Kasongan, menambahkan, pihaknya meminta kepada pemerintah agar dalam melakukan reboisasi hutan yang gundul di pedalaman juga melibatkan masyarakat.

”Mereka seharusnya segera bertindak, jangan hanya mendirikan pos kesehatan dan kasih sedikit bantuan saat banjir tiba,” ujarnya.