Kepala Daerah Diundi Saja

بِسْــــــــــــــــمِ اﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم

Ilustrasi/Arisan

Tiba-tiba saja kawan lama chat untuk ikut bersua di DC (Debat Club) kaskus, setelah mengikuti link room bertopik “Hirup Pikuk Pilkada” sudah banyak member yang koar-koar kesana kemari. Banyak hal yang terbahas di forum milik Andrew Darwis tersebut. Mulai dari yang skeptis hingga yang kelewat optimis.

Namun ada komentar nyentrik sekaligus revolusioner, “Pemilihan kepala daerah sebaiknya di undi saja seperti arisan. Serupa yang sering dilakukan oleh ibu-ibu dikompleks perumahan. Selain murah dan fair, juga tidak terjadi konflik,” katanya.

Melihat kondisi demokrasi yang semakin carut marut di Republik Tempe, sepertinya ide tersebut sangat relevan dengan kondisi pilkada hari ini yang ternyata tidak banyak menghasilkan pemimpin yang diharapkan. Pada intonasi suara teman saya tadi, saya menangkap gelagat pesimis dan putus asa atas praktik demokrasi yang bernama pilkada langsung.

Menilik history pemilihan kepala daerah secara langsung di Indonesia berawal dari espektasi masyarakat yang ingin melihat figur-figur potensial tampil sebagai pemimpin. Pilkada langsung ingin mewujudkan konsep reward and punishment kepada politisi atau tokoh masyarakat. Tokoh yang dianggap memiliki kredibilitas akan diganjar dengan memilihnya sebagai pemimpin dan sebaliknya tokoh yang dinilai buruk diganjar dengan hukuman, yakni tidak dipilih dalam arena kontestasi.

Selama kurang lebih hampir 8 tahun pilkada langsung diselenggarakan, spirit awal dari lahirnya Pilkada langsung semakin meredup. Kesadaran masyarakat untuk memberi penghukuman ataupun penghargaan lebur dalam hiruk pikuk politik pragmatis. Mereka terjebak dalam konsep politik sirkus. Seperti tarian pemain sirkus yang mengikuti tabuhan gendang yang dimainkan oleh para pawang. Mereka menari meliuk-liuk, sesekali meloncat, berjingkrat dan tertawa-tawa seperti orang yang berada dalam pengaruh alkohol. Menghukum tokoh yang tidak amanah kemudian aus ditelan pekik euphoria demokrasi semu.

Mengintip sisi anggaran, penyelenggaraan pilkada langsung menelan biaya yang tidak sedikit. Berdasarkan hasil temuan Fitra, gelaran pilkada di Indonesia sangat memboroskan anggaran daerah. Kalau dihitung-hitung, bisa menguras triliunan rupiah.

Dijelaskan, setiap kali pilkada di kabupaten/kota, maka negara akan mengeluarkan biaya sekitar Rp 25 miliar. Sedangkan, ongkos pilkada provinsi Rp 100 miliar. “Jadi untuk keseluruhan pilkada di Indonesia diperlukan Rp 17 triliun,” ungkap SEKJEN Sekretariat Nasional Fitra Yuna Farhan.

Sebuah ironi yang tak terkira, menghabiskan uang Negara untuk sebuah pesta semu. Anggaran yang seharusnya bisa digunakan untuk membangun pendidikan, kesehatan, jalan, dana sarana lainnya harus raib tanpa jejak. Yang lebih celaka, kalau ternyata kepala daerah hasil Pilkada itu hanya seorang Koruptor.

Sebenarnya kita berharap, mahalnya anggaran sejatinya harus berbanding lurus dengan pemimpin yang dihasilkan. Dengan demikian biaya yang digunakan dalam pilkada tersebut dianggap sebagai investasi masa depan.

Lalu siapa yang salah? Apakah rakyat yang telah lupa diri dengan mengabaikan konsep reward and punishment tadi atau model recruitment partai politik yang amburadul?

Kebobrokan pilkada hari ini dengan mudah dapat kita temukan jejaknya. Rekruitmen calon kepala daerah oleh partai politik tidak berdasarkan kompetensi dan kredibilitas. Tetapi cenderung lebih pada siapa yang mampu membayar mahar sebagai persyaratan partai politik pengusung. Partai politik menggunakan logika dagang. Siapa yang mampu bayar, maka dialah pengendaranya.

Akhirnya, ungkapan teman saya di atas soal pilkada yang di undi saja, menjadi sesuatu yang sangat mudah dipahami. Sebuah keputusasaan. Tapi apakah dengan semua itu, lantas Pilkada dihilangkan?